SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang harus melakukan penyesuaian besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI mengumumkan adanya pemangkasan dana transfer ke daerah yang berdampak langsung pada keuangan Kabupaten Sintang dengan pengurangan sebesar Rp388 miliar.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), saat memimpin rapat Entry Meeting bersama Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat di ruang rapat Sekretaris Daerah pada Senin (13/10/2025).
“Berdasarkan data yang kita terima, dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Sintang akan berkurang sebesar Rp388 miliar. Karena itu, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang sudah di-entry akan kita rasionalisasi kembali pada akhir Oktober ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemangkasan tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan fiskal. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan diminta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang lebih kreatif, tertib, dan transparan.
“Kita harus menyikapi kondisi ini dengan kerja lebih keras. OPD penghasil PAD perlu memperluas sumber pendapatan dan memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus juga menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap pengelolaan PAD Sintang. Menurutnya, audit ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pendapatan daerah agar lebih profesional dan akuntabel.
“Pemeriksaan ini positif bagi kita semua. Dengan pengawasan dan pembinaan dari BPK, pengelolaan PAD ke depan diharapkan semakin baik dan bisa memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sintang,” tutupnya.
