SINTANG, NN – Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026. Ia menargetkan realisasi anggaran dapat mencapai 90 hingga 95 persen paling lambat 15 Desember 2026.
Hal tersebut disampaikan Gregorius saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang, Selasa (6/10/2026). Rapat tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sintang dan dihadiri para Asisten, Staf Ahli Bupati, camat serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sintang.
Dalam evaluasi tersebut, Bupati mengungkapkan masih terdapat sejumlah OPD yang memiliki tingkat penyerapan anggaran di bawah 50 persen. Sementara itu, beberapa OPD lainnya telah menunjukkan kinerja penyerapan yang cukup baik.
Gregorius memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang telah mampu mencapai realisasi anggaran tinggi. Namun, ia meminta seluruh OPD yang realisasinya masih rendah segera melakukan langkah percepatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
“Saya meminta seluruh OPD mengejar realisasi anggaran hingga 90 sampai 95 persen pada 15 Desember. Tetapi jangan hanya mengejar penyerapan. Setiap pekerjaan harus diselesaikan dengan kualitas yang baik dan tetap mengikuti SOP,” tegas Gregorius.
Selain persoalan penyerapan, Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi antara pimpinan OPD dengan kepala daerah maupun antarperangkat daerah. Menurutnya, koordinasi yang lancar akan membantu menghindari hambatan dalam pelaksanaan program.
Ia menegaskan seluruh kepala OPD memiliki posisi yang sama dalam membangun komunikasi dengan pimpinan daerah. Tidak boleh ada perangkat daerah yang merasa jauh ataupun dekat secara khusus dengan kepala daerah.
“Komunikasi harus berjalan dengan baik. Jangan sampai ada OPD yang saling menghambat. Kita harus bekerja bersama untuk menyelesaikan seluruh program yang sudah direncanakan,” katanya.
Gregorius juga memberikan perhatian khusus kepada OPD yang memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ia meminta seluruh persyaratan administrasi maupun teknis segera dipenuhi sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, tingginya realisasi anggaran juga akan menjadi pertimbangan penting agar Kabupaten Sintang kembali memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat pada tahun berikutnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sintang Kurniawan menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi per 6 Oktober 2026, realisasi APBD setelah memperhitungkan APBD Perubahan baru mencapai sekitar 53 persen.
Ia menyebut masih terdapat sekitar Rp230 miliar anggaran yang harus direalisasikan dalam waktu sekitar dua bulan sebelum proses pencairan APBD ditutup pada 15 Desember 2026.
“OPD yang memiliki anggaran besar harus segera mempercepat pelaksanaan kegiatan. Pertengahan November nanti kita akan kembali melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan realisasi masing-masing OPD,” jelas Kurniawan.
Kurniawan menambahkan, saat ini terdapat 39 OPD dengan tingkat realisasi anggaran pada kisaran 50 hingga 75 persen. Sementara delapan OPD masih berada pada rentang realisasi 0 hingga 50 persen.
Ia meminta delapan OPD tersebut memberikan perhatian lebih dan mengambil langkah percepatan agar pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
Pemkab Sintang berharap percepatan pelaksanaan APBD tetap mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan dan sesuai ketentuan, sehingga tingginya realisasi anggaran dapat berjalan seiring dengan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
