TANJUNG SELOR, NN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Langkah tersebut ditegaskan dalam audiensi antara Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, dengan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (2/6).
Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan data dan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas sekaligus memperkuat sistem pertahanan di wilayah perbatasan.
Delegasi Markas Besar (Mabes) TNI dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady, didampingi Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, Kolonel Arh Hany Mahmudhi, dan Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.
Dalam paparannya, Ingkong Ala menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus mengedepankan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan negara. Menurutnya, posisi strategis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang 1.038 kilometer membutuhkan perhatian dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.
Ia mengapresiasi meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Meski demikian, tantangan konektivitas antarwilayah di Kaltara masih membutuhkan percepatan penyelesaian agar akses masyarakat semakin terbuka.
“Investasi negara di sektor perbatasan telah berjalan dengan baik. Saat ini kami bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan komunikasi untuk menyinkronkan status jalur logistik darat eks-HPH guna membuka akses mobilitas masyarakat,” ujar Ingkong.
Berdasarkan data kondisi jalan perbatasan tahun 2026, total panjang jalur paralel dan akses perbatasan telah mencapai 970,70 kilometer. Pemprov Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur serta status jalan guna mengurangi keterisolasian wilayah, khususnya di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.
Sejumlah proyek strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah di antaranya penyelesaian Jembatan Utama Apau Kayan–Data Dian, Jembatan Semamu, dan Jembatan Binuang pada koridor Malinau–Krayan. Selain itu, diperlukan penyelarasan tata ruang dengan kementerian terkait agar pembangunan akses logistik tetap sejalan dengan ketentuan lingkungan hidup.
Pada kesempatan tersebut, Ingkong juga memperkenalkan konsep pembangunan berbasis “Prosperity Approach” atau Teori Kemakmuran sebagai pelengkap pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di kawasan perbatasan.
“Pertumbuhan ekonomi dan penguatan pertahanan harus berjalan secara bersamaan. Ketika masyarakat perbatasan sejahtera dan mandiri, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat,” jelasnya.
Sebagai upaya jangka panjang, Pemprov Kaltara terus mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang meliputi Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), dan Kabupaten Sebatik.
Sementara itu, Tim Staf Ahli Panglima TNI mengapresiasi berbagai langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Kaltara. Hasil audiensi tersebut akan menjadi bagian dari bahan perumusan kebijakan di tingkat pusat untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengamankan proyek-proyek strategis nasional di Kaltara, termasuk pembangunan PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan.
(DKISP)
