SINTANG, NN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja sama dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan High Level Meeting Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2026 yang mempertemukan berbagai unsur pemerintahan dan lembaga terkait.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala tersebut berlangsung di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Kamis, 5 November 2026. Pertemuan ini menjadi wadah untuk membahas strategi, menyatukan komitmen, serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sintang.
Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat berbagai upaya penanganan kemiskinan secara terencana dan terpadu.
Ia menyampaikan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025–2029 telah ditetapkan sasaran penurunan angka kemiskinan. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta dukungan berbagai pihak yang memiliki peran dalam pembangunan.
Menurut Kurniawan, TKPKD mempunyai tugas penting dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pemantauan program penanggulangan kemiskinan. Karena itu, keberadaan tim tersebut perlu diperkuat agar setiap program dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah. Diperlukan keterlibatan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, instansi vertikal, dunia usaha, lembaga sosial, serta masyarakat.
Melalui High Level Meeting ini, Bappeda ingin membangun kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pihak. Selain itu, pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antartingkat pemerintahan serta menyosialisasikan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2026–2030.
Penguatan data juga menjadi salah satu pembahasan penting. Kurniawan menilai data yang terpadu dan akurat sangat diperlukan untuk menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga bantuan dan intervensi pemerintah dapat diberikan secara tepat.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, NGO, pihak swasta, hingga organisasi sosial. Narasumber berasal dari Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Sintang, Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Bappeda Kabupaten Sintang, serta mitra pembangunan daerah.
Dalam rangkaian acara, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala juga meluncurkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2026–2030. Selain itu, dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan Program Pusaka Pemberdayaan Usaha Keluarga Harapan yang merupakan salah satu inovasi Dinas Sosial Kabupaten Sintang.
Kurniawan berharap pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi dan pedoman kerja bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan koordinasi yang kuat, pengelolaan data yang baik, serta pelaksanaan program yang terarah, upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
